SEKAYU – Sabtu 18/04/ 2026,Meskipun baru saja melantik pejabat pada 12 Maret 2026,pelantikan pejabat fungsional, kepala sekolah, atau pengisian jabatan lowong lainnya bisa saja terjadi sewaktu-waktu sesuai kebutuhan organisasi,hasil evaluasi kinerja yang ditekankan oleh Bupati H. Toha Tohet ini Namun, belum ada jadwal resmi mengenai pelantikan besar dalam waktu dekat setelah Maret 2026
Dari Informasi yang beredar kemungkinan besar dalam waktu dekat ini tepatnya pada bulan April pemerintah Muba akan mengadakan jopfit kembali,mungkin untuk hasil nanti akan langsung mengisi Jabatan-jabatan yang kosong yang sekarang di isi oleh PLT (Pelaksana Tugas) atau bisa saja langsung mengisi jabatan nomenklatur yang baru atau opd baru seperti Dinas Damkar, Dinas KB dan PPA, Satpol PP dan Dinas Pertanahan
Dalam Kesempatan ini lah yang di gunakan waktu sebaik-baiknya oleh beberapa Aktivis, tokoh Pers bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar tidak terjadi istilah Nasi sudah menjadi Bubur dengan cara memberikan masukan, Saran bahkan kritikan serta Mewanti-wanti agar Bupati Muba Haji Toha Tohet jangan sampai salah men-definitif kan Pejabat yang akan menduduki jabatan strategis Demi terwujud nya Muba Maju lebih cepat
Herlin Koisasi SH,Putra Muba Desa Pengage, Aktivis, Tokoh pers yang tak asing lagi di kalangan insan pers Muba dan Sumsel dan pernah juga menjabat sebagai ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Muba pada periode 2019- 2022,dan sekarang sebagai Ketua Muba Cyber Media Network ( MCM Net ) CEO Podcast Suara Muba, Publikasi cetak maupun Online
Herlin mengingatkan kepada Bupati Muba H Toha Tohet agar Benar- Benar berpikir Secara obyektif jangan sampai mendefinitipkan pejabat Muba yang pernah terseret Kasus, seperti kasus Asusila seperti yang pernah terjadi akhir-akhir ini banyak sekali oknum pejabat Muba yang terlibat kasus asusila seperti yang pernah viral contohnya di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan usaha kecil dan Menengah (Diskop UKM), sekretariat Dewan, dan lainnya
Karena Herlin menilai kalau tidak benar-benar di lalukan secara obyekti oleh bupati muba akan menimbulkan citra buruk bagi pemerintah Muba itu sendiri,Tindakan ini merusak norma kesusilaan, mencoreng nama baik lembaga negara, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah muba yang berakibat krisis kepercayaan masyarakatnya terhadap pemerintahan nya, “Nasi tidak boleh sudah menjadi bubur terlebih dahulu. Sebelum terlambat, mari kita pastikan bahwa orang-orang yang duduk di pemerintahan benar-benar orang yang bersih, amanah, dan menjaga kehormatan,” pungkas pria asal Desa Pengage ini.
(Mang)
-
